Ikthiar Melayani dengan Tulus dan Santun, RSUD Gelar Deklarasi Zona Integritas menuju WBK & WBBM.

Mataram, 15 Mei 2017. Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM digelar oleh RSUD Provinsi NTB.
Sebagai tindak lanjut pencanangan pembangunan Zona Integritas oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 31 Januari 2017 lalu dan berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 356-73 Tahun 2017 yang mencanangkan RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi NTB, hari ini RSUD Provinsi NTB menggelar deklarasi pembangunan zona integritas dimaksud dengan disaksikan oleh Inspektur Provinsi NTB .
Deklarasi ini dilaksanakan pada saat apel pagi Senin, 15 Mei 2017 dihadiri oleh seluruh Jajaran Direksi, Pejabat structural, Jajaran Direksi ; Ketua Dewan Pengawas dan Jajarannya; Ketua SPI dan Jajarannya; Kepala Bidang/ Kepala Bagian ; Kepala Seksi/ Kasubag; Ketua Komite Medik dan jajarannya; Ketua-ketua KSM ; Kepala Instalasi ;Kepala Ruangan;Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa; Para Bendahara dan Kasir; Penjabat Pengelola Barang; Tim ULP dan Para Karyawan/ Karyawati Lingkup RSUD Provinsi NTB .
Dalam arahannya Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM menekankan bahwa “ Pembangunan zona integritas ini mengacu kepada ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah dan RSUD Provinsi NTB sebagai salah satu OPD Pilot project Pembangunan Zona integritas di NTB. Dalam pelaksanaan fungsinya RSUD Provinsi NTB mengkedepankan mutu layanan dan tidak boleh terjadi praktek pungli atau korupsi di Lingkungan RSUD Provinsi NTB. Untuk mengingatkan seluruh Pegawai akan ditempelkan media himbauan tolak pungli dan gratifikasi serta korupsi di lingkungan RSUD Provinsi NTB. Disamping itu, Ikhtiar sebagai kelanjutan keberhasilan memperoleh predikat akreditasi paripurna dan, telah dibentuk Tim / Pokja Pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini sedang bekerja menyusun self assessment dan rencana kerja” , lanjut Direktur RSUD Provinsi NTB.
Sementara Inspektur Provinsi NTB “ Ibnu Salim “ dalam sambutannya menambahkan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan proses siklus yang terdiri dari pembangunan komitmen, pencanangan dan deklarasi. RSUD Provinsi NTB menjadi pilot project karena merupakan salah satu OPD yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus dapat mencerminkan gambaran pelayanan public dari Pemerintah Provinsi NTB. Inspektur mencontohkan bagaimana pegawai RSUD Provinsi NTB menerapkan 3 S ; senyum salam dan sapa dalam menyambut pelanggan sebagai langkah kecil memberikan pelayanan kepada masyarakat . Pemerintah Provinsi NTB dan masing-masing OPD telah membentuk Tim Saber Pungli yang akan melakukan monitoring, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran praktek pungli di lingkup Instansi Pemerintah Provinsi NTB termasuk RSUD Provinsi NTB.
Kegiatan utama deklarasi ini dilakukan penandatangan deklarasi “siap membangun zona integritas dengan mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani “ oleh Jajaran Direksi, Manajemen dan Seluruh Pegawai RSUD , Dewan Pengawas, SPI, dan Mitra Kerja RSUD Provinsi NTB disaksikan Inspektur Provinsi NTB. Dilakukan juga penempelan secara simbolis stiker “tolak pungli dan melyani tanpa pungli dan gratifikasi “ oleh Direktur RSUD Provinsi NTb dan Inspektur

Foto Rsud Provinsi Ntb.Foto Rsud Provinsi Ntb.Foto Rsud Provinsi Ntb.Foto Rsud Provinsi Ntb.Foto Rsud Provinsi Ntb.