Rapat Pleno Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Paslon Kepala Daerah Provinsi NTB

Hello Healthy People dan Civitas Hospitalia!

Hari ini (14/09) berlangsung rapat pleno pembahasan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.

Rapat pleno yang bersifat tertutup ini dihadiri oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB, dr. Doddy Aryo Kumboyo, Sp.OG (K) sekaligus Ketua Tim Pelaksana, Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Tim Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) , Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS dan Tim Penilai serta Ketua Tim Pemeriksa dr. Agus Rusdhy Hamid H, Sp. OG (K) MARS beserta Anggota Tim Pemeriksa.

Hasil pemeriksaan kesehatan yang dibahas dalam rapat pleno hari ini adalah hasil pemeriksaan kesehatan dari satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menjalani rangkaian Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 12 September 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 412/ PL.02.2-Kpt/ 06/ KPU/IX/ 2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 03334/ PB/ A.3/ 08/ 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Panduan Teknis penilaian kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Untuk kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan akan disampaikan oleh IDI Wilayah Nusa Tenggara Barat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai ketentuan yang berlaku.