Wagub NTB Serahkan Rancangan KUA – PPAS APBD TA 2021

Hello Healthy People dan Civitas Hospitalia! 👋

Mataram – – Berdasarkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan prioritas pembangunan Tahun 2021, yang mencakup tiga komponen penting.

Tiga komponen tersebut antara lain, Pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah. Selain menargetkan pada tiga komponen tersebut, Pemerintah NTB juga menargetkan kepada enam arah kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tambah yaitu pertanian, agribisnis, industri, pariwisata, investasi, serta penguatan sistem kesehatan daerah.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Dr. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, pendapatan Daerah tahun 2021 direncanakan sebesar Rp 5,473 triliun lebih dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 1.954.341.221.233, Pendapatan transfer sebesar Rp. 3.464.809.730.250, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 54.780.903.944.

“Dalam rancangan itu, kami berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkan arah pembangunan NTB yang gemilang,” harap Wagub usai menyerahkan dokumen KUA-PPAS Tahun anggaran 2021 yang diparipurnakan pada sidang dewan di kantor DPRD NTB, Senin (16/11/20).

Ummi Rohmi sapaan akrabnya, melanjutkan, sedangkan target pada komponen Belanja Daerah tahun anggaran 2021 yang direncanakan sebesar Rp 5,528 triliun lebih, termasuk di dalamnya belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Kemudian target terakhir adalah komponen Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 yang meliput, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 65 miliyar dan pengeluaraan pembiayaan direncanakan Rp 10 miliyar.

Selain target itu, kata Ummi Rohmi, rancangan pembangunan dalam dokumen KUA-PPAS tahun 2021 tersebut, juga diarahkan pada nilai tambah pertanian, agribisnis, industri pariwisata, investasi serta penguatan sistem kesehatan daerah dengan target sebagai berikut:
(a) Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang dan non migas berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen
(b) tingkat Inflansi berkisar antara 03 persen sampai dengan 04 persen
(c) tingkat kemiskinan berkisar sebesar 12,98 persen,
(d) Indeks Gini ratio sebesar 0,353 persen,
(e) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,20 poin dan
(f) tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,3 persen.

“Semoga kontribusi kita bagi kemajuan daerah tercinta ini, tercatat sebagai nilai ibadah di Sisi Allah SWT,” ungkap Ummi Rohmi.

Turut hadir mendampingi Wagub dalam sidang paripurna tersebut Sekda Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (ikp/diskominfotikntb)