Kunjungan Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI (Dra. Hj. ERMALENA MHS) ke RSUD Provinsi NTB

DSC_0574DSC_0610DSC_0607

Jumat, 27 Maret 2015, RSUD Provinsi NTB mendapat kunjungan Dra. Hj. ERMALENA MHS, Wakil Ketua Komisi IX DPR – RI yang kebetulan juga merupakan anggota Dewan berasal dari Dapil NTB. Tujuan kedatangan Hj. Dra. Hj. Ermalena MHS tersebut adalah untuk melihat lebih dekat kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi NTB sekaligus evaluasi penerapan BPJS sebagai bahan yang akan digunakan dalam rapat Dewan yang kebetulan saat ini sudah membentuk Panita Kerja (PANJA) untuk mengevaluasi kinerja BPJS. Kunjungan ini diharapkan pula dapat memperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi Provinsi NTB dalam pelayanan kesehatan khususnya di RSUD Provinsi NTB terkait penerapan BPJS.

Dalam kunjungan kali ini iisi  dialog dengan Jajaran Manajemen RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kepala BPJS Kesehatan Mataram. Pihak Manajemen RSUD Provinsi NTB yang hadir diantaranya Wadir Umum dan Keuangan,Wadir Pelayanan,Kepala Bidang Pelayanan,Kepala Instalasi Jaminan Pembiayaan Kesehatan,Kepala Seksi Pelayanan danKasubbag Humas dan Kemasyarakatan. Sementara  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB di dampingi oleh Kepala Seksi BKSPJK. Pada pertemuan tersebut Hj. Ermalena memeperoleh informasi yang disampaikan dari Pihak Dinas Kesehatan bahwa data kepersertaan BPJS, Provinsi NTB baru mencapai 70,83% dari total kuota peserta PBI yang terdiri dari peserta dari masyarakat miskin, ibu hamil dan resiko tinggi. Peserta PBI berasal dari kuota Pusat dan Daerah (Jamkesda) yang berasal dari anggaran APBD Provinsi  dan Sharing dengan kabupaten/ kota. Sementara Pihak Manajemen RSUD Provinsi NTB menyampaikan beberapa kendala penerapan BPJS, diantaranya :

  • Peserta BPJS baru dapat dijamin kepersertaannya setelah 7 (tujuh) hari pendaftaran kepersertaannya dan melakukan pembayaran iuran pertama sesuai ketentuan Peraturan Direksi BPJS No. 211 Tahun 2014.
  • Bayi baru lahir dari orang tua peserta BPJS tidak otomatis sebagai peserta BPJS. Untuk mengurus penjaminan peserta harus menyampaikan kelengkapan administrasi selama 3 x 24 jam (khusus peserta PBI) dengan harus melengkapi Kartu Keluarga (NIK) dan Rekomendasi dari Dinas Sosial. Hal ini memberatkan masyarakat yang berasal dari daerah terpencil dan kabupaten.
  • Masih terdapat Tarif Paket BPJS kasus-kasus tertentu seperti bedah syaraf, bedah plastik, dan orthopedi yang tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit sehingga memberatkan anggaran RSUD Provinsi NTB
  • Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan BPJS, sehingga banyak kasus yang dirujuk ke RSUD Provinsi NTB masih perlu penjelasan dan pendekatan dengan Pihak Keluarga untuk mengikuti ketentuan yang berlaku. Termasuk rendahnya penerimaan amsyarakat terhadap informasi jenis pelayanan yang ditanggung oleh BPJS pada setiap tingkat rujukan.
  • Sosialisasi BPJS di tingkat masyarakat masih kurang terbukti masih terdapat kasus pasien yang berasal dari masyarakat miskin dan bayi baru lahir belum memiliki kartu BPJS.
  • Belum terjaminnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Narapidana dari keluarga miskin dalam BPJS.

Di akhir kunjungannya di RSUD Provinsi NTB, Ibu Hj. Ermalena melakukan kunjungan ke ruang pertawatan intensif bayi baru lahir (neonatal) / NICU. Dalam kunjungan tersebut, Ibu Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI menjenguk kasus bayi baru lahir dengan diagnosa Gastroschisis dari keluarga miskin yang belum memiliki kartu BPJS. Sementara RSUD Provinsi NTB tetap melakukan pelayanan dan perawatan bayi tersebut. Nampak dalam kesempatan tersebut, Ibu Hj. Ermalena juga berdialog dengan keluarga pasien agar tetap mau dirawat di RSUD sampai dengan kondisi bayi membaik. Ibu Hj. Ermalena juga memberikan apresiasi terhadap Profesi Medis dalam menangani kasus – kasus di ruang NICU ini. (Humas)