Hasil Survey Kepuasan Kualitas Pelayanan RSUD Provinsi NTB Tw I Tahun 2024 Mendapatkan Nilai 3,66 dan Persepsi Korupsi Sebesar 3,78, Berhasil Kualitas Pelayanan Sangat Baik dan Bebas dari Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada RSUD Provinsi NTB melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Maksud diadakan survey kepuasan masyarakat ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang kepuasan masyarakat. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja RSUD Provinsi NTB sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selanjutnya.

  1. Manfaat

Dengan  dilakukan SKM diperoleh manfaat antara lain:

  1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
  2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik
  3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil SKM
  4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
  1. Unsur SKM
  2. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
  3. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
  4. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
  5. Biaya/Tarif yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
  6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
  7. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
  8. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
  9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan pennanganan pengaduan dan tindak lanjut.
  10. Sarana dan Prasarana, Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk benda yang bergerak, sedangkan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.

Hasil Survey Kepuasan Kualitas Pelayanan pada Triwulan I Tahun 2024 mencapai 3,66, sedangkan nilai persepsi korupsi sebesar 3,78, RSUD Provinsi NTB berhasil capai kualitas pelayanan sangat baik dan masuk dalam kategori bebas dari korupsi, laporan tersebut dapat dilihat pada link berikut ini : https://rsud.ntbprov.go.id/laporan-kepuasan-terhadap-pelayanan-dan-indeks-persepsi-korupsi-tahun-2024/