Berdasarkan penelusuran dokumen dan study pustaka yang dilakukan oleh Penulis, diperoleh beberapa catatan tentang sejarah berdirinya RSU Mataram yang sekarang menjadi RSUD Provinsi NTB.*
Bangunan gedung yang digunakan sebagai rumah sakit berasal dari perubahan gedung peninggalan Belanda yang didirikan sekitar tahun 1915, terletak di tengah Kota Mataram diatas tanah seluas 1,25 hektar yang awalnya merupakan gedung sekolah dasar (HIS). Pada jaman penjajahan jepang digunakan sebagai tempat pendidikan sekolah menengah Tji Gako dan sekolah guru (KYO IN dan SI HANG GAKO). Setelah Indonesia merdeka tidak lagi sebagai tempat pendidikan tetapi sebagai tempat Palang Merah Indonesia kemudian menjadi rumah sakit dengan nama Rumah Sakit Beatrix. Antara tahun 1947-1948 baru berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum Mataram dan menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Rakyat Daerah Lombok. Pada masa itu bangunan gedung ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan . Pada tahun 1959 Daerah Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi Kabupaten (Daerah Swatantra Tingkat II). Rumah Sakit menjadi milik Daerah Lombok Barat .
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.448/Pem.47/5/151 tanggal 5 November 1969 mengubah status Rumah Sakit Umum Mataram yang dikelola Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menjadi milik dan dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Baratdan disebut Rumah sakit Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hal ini berjalan sampai sekarang namun lebih dikenal dengan nama”Rumah Sakit Umum Provinsi NTB”
Tahun 2005 RSU Mataram berubah tipe dari tipe B menjadi tipe B Pendidikan sesuai SK Menkes No.13/Menkes/SK/1/2006 RSU Mataram menjadi RSUD Mataram.
Ditahun 2007 telah dimulai peletakan batu pertama pembangunan relokasi RSUP NTB secara bertahap di Kelurahan Dasan Cermen Kota Mataram dengan luas area 122.416 m2 dengan kapasitas tempat tidur 500 tempat tidur. Total tempat tidur nantinya akan menjadi 786 tempat tidur. Pada saat yang sama dicanangkan oleh Gubernur bahwa RSUP NTB yang lama akan menjadi Rumah Sakit khusus ibu dan anak dibawah kestauan RSUP NTB.
Pada Tahun anggaran 2011 RSUP NTB menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
*Oleh dr H. Agus Pracoyo (Wakil Direktur Diklit RSUD Provinsi NTB)