Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Antara KPU, Enam Kabupaten Se-NTB dengan IDI, HIMPSI dan BNN Prov. NTB

Hello Healthy People dan Civitas Hospitalia! 👋

Hari ini (31/08) berlangsung Penandatanganan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati antara KPU, 6 (enam) Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat dengan IDI, HIMPSI dan BNN Provinsi NTB.

Dalam acara yang berlangsung di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB beserta Jajarannya, Ketua dan Sekretaris KPU di 6 Kabupaten se-NTB, Ketua IDI Wilayah NTB beserta Jajarannya, Kepala BNN Provinsi NTB dan Ketua HIMPSI Provinsi NTB serta Tim Medis Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Suhardi Soud,SE dalam sambutannya menyatakan terdapat 2 (dua) jalur dalam pendaftaran pasangan calon pada pemilihan serentak 2020 yaitu, jalur perseorangan dan partai politik. Saat ini, sedang persiapan untuk jalur parpol. Bakal pasangan calon (bapaslon) harus memenuhi jumlah dukungan minimal 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Sebelum pemeriksaan kesehatan, bapaslon harus menyerahkan hasil swab test PCR.

Agar pemeriksaan kesehatan berjalan secara baik, profesional, serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan maka hari ini dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati antara KPU Provinsi NTB, 6 (enam) Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah NTB, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) NTB dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB agar dapat melahirkan kepemimpinan yang sehat secara jasmani dan rohani.

Ketua KPU NTB menegaskan, tentu IDI, BNN, dan HIMPSI memahami bagian penting yang harus diuji, baik secara fisik dan rohani. Ada banyak hal yg mempengaruhi seseorang dikatakan pengguna, dikatakan harus direhabilitasi, dan yg harus dipidana. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagai rujukan, apakah seseorang dapat lulus dalam pemeriksaan kesehatan atau tidak. Karena pada pemeriksaan kesehatan Pilkada Tahun 2018 ada 2 orang yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan. Karena itulah, kita bekerja secara akuntabel karena kita semua bertanggungjawab pada publik.

Ketua KPU berharap agar proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Agar KPU Kabupaten mengkomunikasikan hasil rapat terbatas kita hari ini kepada LO parpol yang akan bertarung dalam pemilihan serentak 2020.